Kab.Bandung
Infoaktualglobal.com
pangalengan- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Bandung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi di 13 desa di Kecamatan Pangalengan pada 2 Desember 2024. Monev ini difokuskan untuk memastikan penggunaan DBH tepat sasaran, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Tim monev dari DPMPD bertemu dengan perwakilan desa penerima DBH untuk membahas penggunaan dana tersebut. Pembagian DBH berdasarkan ring desa. Ring 1: Rp 1,3 miliar (Margamukti)
Ring 2: Rp 500 juta (Wanasuka, Banjarsari, Sukamanah, Margamulya, Pangalengan).Ring 3: Rp 380 juta (Margamekar, Pulosari, Warnasari, Sukaluyu, Margalyu, Lamajang, Tribaktimulya)
Bupati Bandung menekankan penggunaan DBH untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha baru di sekitar wilayah panas bumi.
Rudy U.G.T., Ketua Lembaga BK-RI DPD Jawa Barat, mengungkapkan kekhawatirannya dengan nada yang tak bisa diabaikan. Ia mempertanyakan dengan tajam, “Apakah alokasi bonus produksi panas bumi ini benar-benar tepat sasaran? Atau justru menunjukkan indikasi tumpang tindih anggaran yang mengkhawatirkan?” Rudy tak ragu untuk menyarankan agar DPMPD melibatkan tim audit BPK dalam proses monitoring dan evaluasi. Menurutnya, langkah ini mutlak diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Ia menegaskan, “Kita tidak boleh membiarkan dana rakyat dihambur-hamburkan tanpa pengawasan yang ketat!”
Rabu 26 juni 2024 ,5 Bulan lalu. “Vena Adriawan,PLT Camat Pangalengan, menyinggung pentingnya program P4K Puskesmas Pangalengan DTP dalam upaya mencegah stunting, terutama di wilayah Pangalengan yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Kabupaten Bandung.Pada saat itu.
ini juga menyebutkan bahwa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Wayang Windu di Kecamatan Pangalengan memiliki kapasitas terpasang 227 MW, sementara WKP Patuha/Pacira berpotensi menghasilkan 464 MW dengan kapasitas terpasang 55 MW.
Kesimpulannya, monev DBH Panas Bumi di Kecamatan Pangalengan merupakan langkah penting dalam memastikan dana digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, perlu adanya kajian lebih lanjut terkait alokasi bonus produksi panas bumi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana [DBH].
Infoaktualglobal.com
Ida.S.P.d
